Langsung ke konten
Menu
Rudi Chandra
Polisi Tetapkan Status Hukum OTT di Pessel, Kabag ULP Harus Bertanggung Jawab
Hukum
|
26 April 2022
26 April 2022
Berita Lainnya
Pemerhati Kebijakan Publik DR Rudi Chandra Harap Wali Nagari Kelola Dana Desa Secara Transparan
MCK Tak Bisa Dimanfaatkan Masyarakat, Beberapa LSM Akan Surati Dinas PUPR Pessel
Pembangunan MCK di Koto Taratak Dinilai Asal Jadi dan Tak Sesuai Spek
Pelaksanaan Pokirnya Tanpa Plank Proyek, Muhayatul : Saya Tidak Tahu
Kategori Berita
Hukum
Kriminal
Politik
Olahraga
Otomotif
Kebijakan
Kesehatan
Budaya
Sosial
Teknologi