Polisi Tetapkan Status Hukum OTT di Pessel, Kabag ULP Harus Bertanggung Jawab
Polres Pesisir Selatan telah menetapkan status hukum 3 ASN dan satu rekanan yang terjaring operasi tangkap tangan
Polres Pesisir Selatan telah menetapkan status hukum 3 ASN dan satu rekanan yang terjaring operasi tangkap tangan
Pemerhati Kebijakan Publik DR Rudi Chandra berharap wali nagari di Pesisir Selatan menggunakan dana desa secara transparan
Beberapa LSM yang ada Kabupaten Pesisir Selatan Akan Surati Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terkait pelaksanaan kegiatan
RanahCendekia.com — Pelaksanaan Kegiatan MCK di Kanagarian Koto Taratak Kecamatan SUTERA, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Asal Jadi dan tidak sesuai dengan spek dan plank merk tidak terpasang. Proyek pembangunan MCK yang anggarannya dialokasikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari dana DAK ( Dana Lokasi Khusus ) tahun anggaran 2021 […]
Pengecoran jalan tani di Kecamatan Koto XI Tarusan tanpa plank proyek. Muhayatul mengaku tidak tahu