Ranah Cendekia
PAINAN – Pengamat kebijakan publik Dr. Rodi Chandra menilai DPRD Kabupaten Pesisir Selatan gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Ia meminta masyarakat lebih waspada dan kritis terhadap kinerja para wakil rakyat yang dinilai abai mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Rodi menilai, para wakil rakyat tersebut belum menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bahkan terkesan lebih […]
Deretan persoalan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan kembali menjadi sorotan publik.
D’MASIV siap meretas mimpi go internasional dengan tampil di acara bergengsi MUSEXPO 2025 yang akan dihelat di Los Angeles, Amerika Serikat, pada 12-20 Maret 2025.
Dikatakan, usaha yang ia rintis itu sangat kesulitan untuk cari modal. Ia pun mengakui, usaha yang bangun sejak awal Januari 2023 itu, tidak pernah dibantu serta dibina oleh pemerintahan setempat
apa hubungan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN)?
Polres Pesisir Selatan telah menetapkan status hukum 3 ASN dan satu rekanan yang terjaring operasi tangkap tangan
Polres Pesisir Selatan, Sumatera Barat mestinya sudah menentukan status hukum dari 4 oknum ASN dan seorang rekanan yang
Pemerhati Kebijakan Publik DR Rudi Chandra berharap wali nagari di Pesisir Selatan menggunakan dana desa secara transparan
Beberapa LSM yang ada Kabupaten Pesisir Selatan Akan Surati Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, terkait pelaksanaan kegiatan
RanahCendekia.com — Pelaksanaan Kegiatan MCK di Kanagarian Koto Taratak Kecamatan SUTERA, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat Asal Jadi dan tidak sesuai dengan spek dan plank merk tidak terpasang. Proyek pembangunan MCK yang anggarannya dialokasikan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dari dana DAK ( Dana Lokasi Khusus ) tahun anggaran 2021 […]
