PAINAN – Pengamat kebijakan publik Dr. Rodi Chandra menilai DPRD Kabupaten Pesisir Selatan gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi).
Ia meminta masyarakat lebih waspada dan kritis terhadap kinerja para wakil rakyat yang dinilai abai mengawasi jalannya pemerintahan daerah.
Rodi menilai, para wakil rakyat tersebut belum menunjukkan keseriusan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, bahkan terkesan lebih sibuk dengan kepentingan pribadi dan seremonial.
“Anggota DPRD Pessel benar-benar tidak bekerja untuk masyarakat. Ketika acara di hotel berbintang, mereka semringah luar biasa. Padahal, seharusnya DPRD Pessel menjadikan berbagai kejadian di beberapa kota saat ini sebagai pelajaran berharga,” tegas Rodi Chandra, Minggu (31/8/2025).
Ia menyebut, kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terhimpit akibat kenaikan pajak di Sumatera Barat dan ketidakjelasan program pemerintah daerah tidak sebanding dengan aktivitas DPRD yang justru menghabiskan anggaran.
Rodi menilai fungsi DPRD, khususnya pengawasan, berjalan sangat lemah.
“Contoh saja fungsi pengawasan. Pemerintah daerah melantik pejabat OPD yang merusak aset daerah, namun DPRD diam saja. Keberadaan RS Kebun Teranak juga sampai hari ini tidak jelas arahnya, dan kita tidak tahu apa yang dilakukan DPRD,” kritiknya.
Menurutnya, situasi ini menjadi alarm penting bagi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih wakil rakyat pada masa mendatang.
“Ini harus jadi evaluasi mendalam bagi masyarakat. Jangan kirim perwakilan yang berotak dangkal dan tidak mampu menjalankan fungsinya,” ujar Rodi.
Ia juga menyoroti perilaku anggota dewan yang dinilai hanya fokus pada pembahasan tunjangan, gaji, dan proyek-proyek hasil pokok-pokok pikiran (pokir).
“Ketika membahas tunjangan dan proyek pokir, mereka sibuk luar biasa. Tapi ketika harus menjalankan tugas dan fungsi, malah pura-pura lupa. Sejak pelantikan hingga sekarang, tidak jelas capaian kerja DPRD ini,” katanya.
Sebagai solusi, Rodi menekankan pentingnya merumuskan indikator penilaian capaian kerja DPRD agar publik dapat mengukur sejauh mana para wakil rakyat tersebut menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Ke depan, capaian kerja DPRD ini harus dibuatkan indikator penilaiannya, biar masyarakat tahu apakah mereka benar-benar bekerja atau tidak,” pungkasnya.
