RanahCendekia.com — Deretan persoalan dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan kembali menjadi sorotan publik.
Pengamat kebijakan publik Pessel, Rodi Chandra, menilai masih banyak pelanggaran aturan dan etika yang terjadi, termasuk dalam proses pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah daerah.
“Belum hilang dari ingatan kita soal beberapa pejabat yang bermasalah hukum namun tetap dilantik. Ada mantan narapidana yang sempat menjabat Penjabat Wali Nagari di Lengayang. Sekarang Kepala Bagian Umum yang ditangkap oleh aparat penegak hukum,” ujar Rodi, Jumat (12/6/2025).
Menurutnya, rentetan kasus ini menunjukkan lemahnya proses seleksi pejabat yang dilakukan Pemkab Pessel. Padahal, di saat yang sama, pemerintah daerah sedang menggaungkan lima program unggulan (progul) seperti Pessel Pandai, Pessel Kanyang, dan lainnya, yang seharusnya menuntut kualitas dan integritas tinggi dari para pejabatnya.
“Bagaimana program unggulan daerah bisa berjalan maksimal kalau pejabatnya masih banyak melanggar aturan? Ini sangat kontradiktif. Proses seleksi dan pengangkatan pejabat harusnya ketat, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan,” tegas Rodi.
Selain itu, Rodi juga menyoroti persoalan mobil dinas Pemkab Pessel jenis Toyota Hilux BA 9930 GK yang hingga kini masih belum jelas status dan keberadaannya pascakecelakaan di Padang Pariaman, Maret 2025 lalu.
“Keberadaan mobil dinas itu sampai sekarang belum jelas, apakah telah diperbaiki, dan tak ada pertanggungjawaban yang pasti. Ini berpotensi menyeret persoalan ke ranah hukum, apakah nanti ke arah korupsi, atau penggelapan barang milik negara,” jelasnya.
Rodi juga menyinggung bahwa pengemudi mobil dinas tersebut, Suhandri, pada saat kecelakaan bukan merupakan ASN Pemkab Pessel, melainkan masih berstatus ASN di Provinsi Riau.
Ironisnya, belakangan muncul informasi bahwa yang bersangkutan kini mengikuti seleksi terbuka untuk menjadi pejabat eselon II di Pessel.
“Yang meminjam mobil itu bukan pegawai Pemkab Pessel, tapi ASN dari luar daerah. Sekarang dia malah dikabarkan akan jadi kepala dinas. Ini menjadi tanda tanya besar soal integritas seleksi pejabat di Pessel,” katanya.
Rodi menegaskan bahwa persoalan-persoalan seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Ia meminta agar Pemkab Pessel benar-benar melakukan pembenahan serius, khususnya dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengawasan aset daerah.
“Kalau ini dibiarkan, bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, tetapi bisa berdampak pada proses hukum yang lebih serius di kemudian hari,” tutupnya.